TUGAS FILSAFAT PANCASILA: IMPLEMENTASI SILA KE-5 PADA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

1. PENDAHULUAN

1.1            Latar Belakang

Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia. Tiap aspek kehidupan di Indonesia tidaklah dapat dipisahkan dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi grundnorm yang mendasari seluruh hukum positif di Indonesia. Meskipun Pancasila tidak termasuk dalam struktur hukum di Indonesia berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya, semua peraturan perundangan di Indonesia tidaklah berlaku bila bertentangan dengan tiap sila dalam Pancasila.

Sebagai dasar dari negara, maka Pancasila selain sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia, juga sebagai cita bangsa. Implementasi tiap nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat mengarahkan kepada cita-cita Nasional.  Pancasila menjadi sebuah sarana untuk dapat mengembangkan bangsa sebagai suatu falsafah hidup dan kepribadiaan bangsa yang mengandung nilai, norma yang diyakini paling benar, tepat, adil, baik dan bijaksana bagi masyarakat yang dijadikan pandangan hidup untuk kemajuan bangsa Indonsia.

Sila-sila dalam Pancasila tidaklah dibuat oleh beberapa golongan dan ditemukan dalam waktu yang singkat. Lahirnya Pancasila pertama kali disampaikan dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Meski demikian, bukan berarti Pancasila dibuat oleh Bung Karno, melainkan beliau telah mengangkat sari dari nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia.

Dalam perjalanannya, implementasi Pancasila tidaklah selalu dapat berjalan tanpa hambatan dan rintangan. Dapat disebutkan salah satu contoh yaitu saat Orde Baru. Saat itu kesejatian Pancaslia seakan dikebiri sehingga hakikat dari Pancasila seakan mati suri. Implementasi Pancasila digunakan sebagai tameng dari penguasa untuk mempertahankan tampuk kekuasaanya. Namun demikian,nilai-nilai Pancasila tetap bertahan dan tidak tergantikan.

Kasus diatas bukanlah satu-satunya hambatan dan rintangan tegaknya Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, memiliki tantanganya sendiri. Tidak terelakkan bahwa Indonesia haruslah mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Di sisi lain, masih terdapat ketimpangan sosial yang dapat ditemukan di tiap sudut wilayah Indonesia. Jelaslah Indonesia belum dapat dikatakan telah mencapai cita-cita Nasional, terutama seperti yang tercantum pada sila kelima.

Atas pertimbangan tersebut penulis mencoba menelaah kembali nilai-nilai Pancasila, khusunya pada sila kelima tentang KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Makalah ini disusun oleh penulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

 

1.2            Permasalahan

 

Dari Latar Belakang yang telah disampaikan di atas, dapat diambil permasalahan inti yang coba penulis angkat melalui makalah ini. Keprihatinan penulis melihat keadaan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini membuat penulis tertarik untuk menelaah kembali implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara khususnya pada bidang hukum. Dengan demikian, maka dalam makalah ini mencoba mengangkat beberapa peraturan perundangan yang ada di Indonesia sebagai contoh. Selain itu, Penulis mencoba mengangkat sedikit sejarah Pancasila dan mencoba menariknya kedalam keadaan Indonesia saat ini.

2. PEMBAHASAN

2.1 Lahirnya Pancasila

Pancasila pertamakali disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI merupakan badan yang dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan negara Indonesia kelak saat telah mendapatkan kemerdekaannya. Setelah beberapakali sidang, sampailah kesempatan Bung Karno menyampaikan pidatonya secara aklamasi yang diterima oleh segenap anggota BPUPKI.

Adapun inti dari pidato tersebut yang pada akhirnya diangkat menjadi Pancasila. Terdapat 4 unsur yang dikemukakan oleh Bung Karno, yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme
  3. mufakat
  4. kesejahteraan Nasional
  5. Ketuhanan YME

Kelima unsur tersebut yang disepakati oleh BPUPKI menjadi dasar negara Indonesia yang disebut sebagai Pancasila.

 

2.2 Kesejahteraan Nasional

Salah satu prinsip yang diangkat yaitu kesejahteraan Nasional, yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Prinsip terebut menginginkan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Bila kita melihat kembali saat pidato ini disampaikan, kita dapat melihat bawa kapitalisme telah ‘menjajah’ hampir semua negara-negara di dunia. Namun, ternyata sistem ekonomi ini tidak mampu menjawab kebutuhan setiap orang untuk hidup sejahtera. Bahkan dengan prinsip kapitalisme menyebabkan ketidakmerataan distribusi penghasilan. Dengan kata lain, yang dapat hidup makmur hanyalah kaum kapitalis. Di sisi lain, kaum buruh dan petani semakin terhimpit dan semakin miskin karena mereka tidak memiliki kapital atau modal yang menjadi syarat utama dalam kapitalisme.

Kondisi ketimpangan sosial seperti yang disebut di atas dapat, saat itu dapat ditemukan pada egara-negara Eropa dan Amerika sebagai penganut Kapitalisme sejati. Industrialisasi yang meraja menjadikan kapitalis-kapitalis semakin banyak dan juga buruh miskin meningkat pesat. Keadaan seperti ini akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial selain hal-hal lain yang bermunculan seperti kerusakan lingkungan dan lain-lain.

Paham kapitalisme mewajibkan peran pemerintah seminim mungkin bahkan tidak ada peran dari pemerintah sama sekali. Sistem ekonomi yang menentukan pasar, sehingga muncul istilah the invisible hand. Keadaan tersebut menjadikan negara-negara Eropa dan Amerika hanya mengatur pada hak politik saja. Sedangkan demokrasi ekonomi bukanlah menjadi urusan negara.

Hal tersebut yang tidak diinginkan terjadi pada Indonesia. Maka diangkatlah sosio-demokrasi tidak hanya pada bidang politik tetapi juga pada bidang ekonomi. Jadi, persamaan yang diangkat di Indonesia tidak hanya persamaan hak-hak politik tetapi pada bidang ekonomi juga, yaitu terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

2.3 Implementasi Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Telah disampaikan di atas, bahwa Pancasila sebagai grundorm memang tidak termasuk dalam struktur perundang-undangan Indonesia. Namun, kedudukan Pacasila sebagai dasar dari tiap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif di Indonesia.

Sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila, dibentuklah UUD 1945 dan disahkan pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 diakui sebagai konstitusi tertulis negara Indonesia. Tiap pasal yang terdapat di dalamnya menjadi dasar bagi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya.

Dalam UUD 1945 diatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Bab XIV pasal 33 – pasal 34. Pasal-pasal tersebut yang menjadi landasan dikeluarkannya beberapa undang-undang yang terkait, misalnya UU no 7 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007 dan UU No 4 Tahun 2009.

 

2.3.1 UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut karena air merupakan kekayaan alam yang menjadi kebutuhan utama setiap manusia, dan tentu saja penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengatur pengelolaan air demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman, UU No 7 Th 2004 ini menggantikan UU 11 Th 1974 tentang Pengairan. Dimaksudkan UU baru ini bisa lebih mendistribusikan kemakmuran bagi rakyat di bidang air.

Pada perubahannya, terdapat poin baru yang masih menjadi kontroversi di masyarakat. Poin tersebut ditambahkannya hak pengelolaan air kepada badan privat atau privatisasi. Hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 itu sendiri yang mencantumkan bahwa air dikelola oleh negara.

Privatisasi ini dikhawatirkan kurang bisa mendistribusikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut karena menyangkut air sebagai kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan rakyat Indonesia yang seharusnya dijamin oleh negara diserahkan kepada pihak swasta atau dengan kata lain menjadi ladang usaha bagi pihak swasta.

Menanggapi undang-undang ini, banyak pihak menyayangkan dan meminta judcial review demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

2.3.2 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (4), negara wajib menjalankan perekonomian Nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Pasal tersebut menjadi dasar bagi Undang-undang yang terkait tentang sistem perekonomian nasional seperti UU No 25 Tahun 2007.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya pada bidang politik, namun juga mencakup bidang ekonomi. Hal tersebut menjadikan kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita nasional, bukan hanya segelintir golongan rakyat, namun merata keseluruh rakyat Indonesia.

Diharapkan negara mampu melindungi rakyatnya dari dampak negatif sistem perekonomian seperti Kapitalisme. Sistem ini sejak awal Lahirnya Pancasila telah terbukti lebih membawa kesengsaraan bagi kaum buruh dan petani miskin pada negara-negara penganut sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem perekonomian nasional berdasarkan deomokrasi ekonomi bertujuan mencapai sosialisme Indonesia. Sistem demokrasi ekonomi mengharuskan negara Indonesia memeperhatikan prinsip kebersamaa, efektif berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Indonesia. Dengan demikian tercantum dengan jelas bahwa kemandirian secara ekonomi merupakan salah satu aspek yang ditekankan dalam kehidupan perekonomian.

Bila dilihat dari UU No 25 Tahun 2007, disinyalir masih mencantumkan banyak kepentingan yang merugikan rakyat. Bahkan disebutkan pada wikileaks bahwa ada negara yang memasukkan kepentingan negaranya terhadap pembentukan UU ini, negara tersebut yaitu Amerika dan Cina yang notabene menjalankan sistem perekonomian Kapitalisme.

Hegemoni kapitalisme sudah sangat nyata memasuki tiap aspek kehipuan di Indonesia. Hal tersebut dengan meningkatnya prosentase konsumerisme rakyat terhadap produk-produk impor dibanding produk lokal.

Ironinya, produk impor yang telah terkena pajak tinggi tersebut sebetulnya mendirikan tempat-tempat produksinya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara berkembang dirasa memiliki SDA dan SDM yang murah dibandingkan di negara-negara maju, sehingga perusahaan dapat menekan biaya produksi.

Melihat aspek ini, sungguh sangat kontradiktif dengan kewajiban negara untuk melindungi kebutuhan rakyat yaitu kesejahteraan Nasional. Melihat salah satu poin dari UU No 25 Tahun 2007 yang memungkinkan Perusahaan Modal Asing untuk memiliki HGU hingga 95 tahun, HGB 80 tahun dan hak pakai 70 tahun.jangka waktu tersebut belum termasuk perpanjangan dari 60-45 tahun dan dapat diperbarui dari 25-35 tahun.

Hal tersebut hanya salah satu contoh kepentingan asing yang berhasil menyusup ke dalam peraturan perndang-udangan nasional. Masih banyak hal lainnya, seperti tuntutan transparansi dan privatisasi yang memungkinkan pihak asing semakin mendesak Indonesia mengijinkan kapitalisme ‘menjajah’ sistem perekonomian nasional Indonesia.

 

2.3.3 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pertambangan mineral dan batu bara telah menjadi incaran bagi investor-investor mengingat pentingnya bahan bakar bagi kehidupan manusia sekarang ini. Indonesia yang kaya akan SDA menjadi incaran bagi perusahaan-perusahaan asing, sebut saja Chevron, Freeport, New Mont, dll. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan tentang pertambangan menjadi sebuah kebutuhan. UU No 4 Tahun 2009 merupakan pengganti dari UU No 11 tahun 1967 dan PP No 32 Tahun 1969, mengatur tentang pertambangan yang dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Tema ini merupaka tema yang sensitif untuk diangkat, mengingat akan kebutuhan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan namun di sisi lain, pertambangan dapat meningkatkan kas daerah. Keadaan yang esing trjadi adalah susahnya penerapan UU Minerba ini di tingkat daerah. Pemerintah pusat berniat membatasi aktifitas pertambangan namun pemerintah daerah seakan berlomba memberi ijin untuk melakukan pertambangan di daerahnya.

Bila dihitung secara cermat, keuntungan yang diaperoleh dengan kerugian yang harus ditanggung sebetulnya tidak seimbang. Indonesia lebih besar menerima kerugian daripada keuntungannya. Kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial yang menyebabkan kecemburuan sosial lebih banyak mewarnai dampak aktifitas pertambangan bagi rakyat.

Hal ini sampai sekarang masih menjadi PR bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga rakyat sendiri.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara merupakan grundnorm. Meskipun tidak termasuk dalam struktur tata hukum Indonesia, namun, Pancasila sebagai dasar pembentukan bagi seluruh peraturan perundangan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan cita-cita nasioal Indonesia.

Pada sejarahnya, Pancasila dicetuskan oleh Bung Karno dalam pidatonya di depan angota BPUPKI pada 1 Juni 1945. Salah satu prinsip yang coba diangkat adalah kesejahteraan nasional, yang pada Pancasila menjadi Sila Kelima.

Eksistensi Pancasila dapat dilihat melalui implementasi tiap produk hukum yang dihasilkan di Indonesia. Namun, bila dilihat dari keadaan saat ini, peran Pancasila sebagi filter harus ditegakkan kembali. Hal tersebut melihat peraturan perundangan yang ada belum cukup kuat untuk mengarahkan Indonesia pada kesejahteraan Nasional. Sebut saja UU No 7 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007 dan UU No 4 Tahun 2009 yang kental akan kepentingan asing. Hal tersebut justru lebih banyak merugikan rakyat Indonesia daripada memberi dampak positif.

3.2 Saran

Melihat perkembangan dunia saat ini, tuntutan globalisasi tidak dapat terelakkan. Padahal globalisasi menekankan sistem ekonomi kapitalisme yang kurang dapat memberi kesejahteraan pada rakyat, terutama kaum rakyat miskin yang banyak dapat kita temui di Indonesia. Tuntutan globalisasi itu semakin diperkuat dengan hegemoni pihak asing yang membuat Indonesia semakin terikat dan tergantung pada bantuan asing.

Sistem ini sebenarnya dapat ditanggulangi apabila pemerintah mampu menggalakkan sistem ekonomi yang mengusung kemandirian rakyat atau berdikari. Justru dengan semangat Pancasila yang dapat menyelamatkan Indonesia dari ketergantungan bantuan-bantuan asing yang semakin mencekik.

Referensi

UUD 1945 amandemen ke-4

UU Nomor 7 Tahun 2004

UU Nomor 25 Tahun 2007

UU Nomor 4 Tahun 2009

Soekarno. Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 . 2008. Simpatisan Pembela Pancasila 1 Juni

http://abr-center.blogspot.com/2010/05/tugas-makalah-filsafat-pancasila.html

http://eri32.wordpress.com/2009/07/31/sejarah-lahirnya-pancasila/

http://www.sabili.co.id/…/pbnu-meminta-uu-privatisasi-air-ditinjau-ulang

http://www.forumbebas.com/thread-143815.html

http://www.sabili.co.id/niaga-update/wikileaks-as-dan-china-tekan-uu-investasi-dan-perburuan-indonesia

http://www.satuportal.net/content/permohonan-judicial-review-untuk-uu-pertambangan-mineral-dan-batubara

About these ads

About selasata

Mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Hukum angkatan 2008. Mengambil bidang minat Hukum Internasional. Aktif sebagai Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, menjabat wakil ketua bidang politik dan lembaga kemahasiswaan. Seorang kader GMNI komisariat hukum Undip. Mengutip kata-kata seorang kader GmnI : "Semoga saya bisa berkontribusi kepada bangsa ini untuk menciptakan kemerdekaan 100% zonder 'exploitation dlhome par lhome' untuk seluruh rakyat Indonesia.. Amien.." (Heru Nugroho Aji)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s